Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan meliputi izin dan non izin dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Swakelola Tipe IPelaksanaan Swakelola Tipe I Swakelola Tipe IIPelaksanaan Swakelola Tipe IISwakelola Tipe IIIPelaksanaan Swakelola Tipe IIISwakelola Tipe IVPelaksanaan Swakelola Tipe IVPembayaran, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola Tipe swakelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang. Kelompok Jabatan Fungsional 7. 5. Pemerintah Kota Surabaya dalam penataan organisasi terjadi inkonsistensi, adanya. STATUS PERATURAN. U. Kecamatan. Selanjutnya perangkat daerah wajib mengemukakan analisis grafik di atas : Apabila terdapat program yang realisasi keuangannya di bawah 50% dari target (lihat lingkaran merah pada salah satu program dalam grafik di atas), maka perangkat daerah perlu mengemukakan kegiatan- kegiatan mana saja yang berkontribusi terhadap rendahnya realisasi. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35119, Indonesia, Telp (0721) 482859-0, 486711-0 Fax (0721) 486396. kegiatan pembangunan nasional, pembangunan daerah dan perangkat daerah. 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAMBI, Menimbang : a. 11. Perangkat Daerah, baik berupa pembentukan baru , penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri; c. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau sebutan lain, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 4. Diubah dengan : PERGUB Prov. Kecamatan juga dipandang sebagai Perangkat Daerah dari Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah), berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pememerintahan Daerah yang. Pagu Anggaran b. Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. BAB IV PERUBAHAN RPD Pasal 6 (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila : a. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2022. 8. Sekretariat DPRD. • Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan. Perangkat Lunak Bahasa (language software) : Program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke. 04. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: -3- Perda-Kubar/180/2020 Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat. Walikota adalah. b. 00 Bulan Hasil - Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah - 100. Feb 21, 2021 · Rencana kerja (renja) perangkat daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 tahun. 000. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah. 6. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 18 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Dalam menyusun organisasi perangkat daerah harus memperhatikan kewenangan daerah dalam sistem. daerah yang pada umumnya sudah meng-implementasikan peraturan daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah mulai januari 2017. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya. BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT. 2. 114, TLN NO. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. Pemerintahan Daerah tertuang dalam PP. DASAR HUKUM Dalam penyusunan Renja SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2020, payung hukum yang. Utama Perangkat Daerah Basis Data Th. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 25. Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong. 7 halaman. Judul. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Sos, M. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah. 2016 Target Tahun Ke Target Th. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 9. Sesuai. Kecamatan. 7. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan perangkat daerah sejalan dengan prinsip penataan perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien; b. Pejabat Perangkat Daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang -undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2. bahwa pembentukan perangkat daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kualitas Inovasi Perangkat Daerah. 999. 840 5 1 1 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Bappeda Kabupaten Gresik 3 Dokumen49. Urusan pemerintahan dapat diwadahi dalam perangkat daerah Tipe A jika memperoleh nilai lebih dari 800, Tipe B jika nilainya lebih dari 600 sampai 800, Tipe C jika nilai lebihPP No. Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan : 6,95% 3. Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu tentang ketentuan umum dan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli. Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. KAJIAN KONSEP PERDEP 4 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PEMDA PeraturanDeputiKepalaBPKP BidangPPKD Nomor4. TataABSTRAK: Bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2016, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap tupoksi perangkat daerah serta penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan makan susunan Perangkat Daerah diatur oleh Perda, maka perlu. Sesuai Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, maka dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut : a. Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. Ketentuan Pasal 3 huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPT D adalah un sur pelaksana teknis d aerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Peraturan Perundang-undangan. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. LATAR BELAKANG Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dengan. Penutup. Triwulan 1 15,000,000Rp b. Tutup. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2022. 2003 ttg ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROV KALTIM: 01 Jan 1970: 01 Jan 1970: 215: Peraturan Daerah Provinsi: 05 Tahun 2003: PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR: 01 Jan 1970: 01 Jan 1970: 216: Peraturan Daerah Provinsi: 01. Belum Tersedia. 16. 3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2. 5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat c) BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3. Sep 10, 2020 · Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Cipta Karya, Bina Ko ns truksi dan Tata R uang Diciptabintar 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 2. 14. Meningkatkan konsistensi RKPD dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 1. 656. 10. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah 8. Pengguna bisa menekan bagian yang ingin dikirim perintah langsung dari layar. ABSTRACT Existence Governance of visible Area see section 18 sentence of UUD RI of. Sasaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan di bidang Sekretariat. Sekretaris Daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. (021) 7773610-7762960 Fax. I. 410 7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah operasional kantor. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. ABSTRAK: a. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. bahwa penataan organisasi perangkat daerah di tinjau dari teori mintzberg tergolong kurang maksimal. Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD I. 17. Alamat. 11 Tahun 2016, tetapi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penataan, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang. ABSTRAK: a. Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta; 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat. Dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 bentuk Perangkat Daerah sebagai berikut: a. permasalahan dan isu. Pembentukan Perangkat Daerah Pasal 3 (1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda. Tipe Dokumen. Perangkat Daerah 2. Perangkat Daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 terdiri dari; Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah, serta untuk kabupaten/Kota perangkat daerah ditambah dengan kecamatan. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah. Perangkat Daerah. 1 Latar Belakang Rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah (PD) untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program,TENTANG PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. E. Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang; 1. menunjang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah; b. Kedudukan Perangkat Daerah 4. ABSTRAK: Menimbang : a. Perangkat daerah kabupaten atau kota terdiri atas sekretaris daerah, secretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. 2007 No. Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah 7. €€€ Pagu Anggaran : Rp. U. 3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam rangka reformasi birokrasi di bidang kelembagaan Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu. Pembentukan Bappeda Kota Bogor didasarkan pada : 1. Susunan Perangkat Daerah 3. Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, pemerintahan kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang. Perangkat Daerah (kepala SKPD) yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran. perangkat daerah ini pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Sekretariat Daerah Kota Depok. Dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah DKI Jakarta dapat mengusulkan kepada Pemerintah penambahan jumlah. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai. Perangkat daerah provinsi terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR TOHAGA KABUPATEN. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. ABSTRAK: • bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; bahwa sesuai perkembangan. 780 Sekretariat 55. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022. id Kritik & SaranDengan ditetapkannya Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, maka Perda Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 perlu dirubah ; Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. Hal itu disebabkan kurangnya pemahaman tentang tata cara dalam melakukan penataan organisasi perangkat daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip. 15 Sep 2023 • Sidang Tipiring Terhadap Warga yang Buang Sampah Liar Dilakukan Pekan Depan. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; d. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan TENTANG DATABASE PERATURAN. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah. Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 7. 12 Mataram. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat. Kategori Informasi. 00. Perangkat keras input selanjutnya adalah digital pen. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2023. Feb 10, 2021 · Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh aparatur dan masyarakat secara umum. Kepala daerah baik wali kota dan bupati, melakukan tugas pemerintahan dibantu oleh secretariat daerah. menunjang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah; b. 1. Tidak ada yang salah, cuma penggunaannya berdasarkan regulasi yang sudah tidak tepat lagi. Sekretariat Daerah. membantu kepala daerah dalam: 1. s. Berikut penjelasannya: Sekretariat Daerah. (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan. BAB V STAF AHLI Pasal 9 (1 ) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli. Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima. 840 5 1 2 1 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah T. U. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan. 10 RPJMD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Perda paling lama 6. Pembentukan Perangkat Daerah bertujuan untuk: a. 2010. yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi setiap. Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan Tujuan disusunnya Renja Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Keuangan DaerahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 adalah: (1) menetapkan indikator sasaran yang hendak dicapai dalam rumusan teknokratik Rencana Strategis Perangkat Daerah 2017-2022; (2) merumuskan rancangan program kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang. Ketentuan Umum 2. Tlk. 5888, LL SETNEG : 89 HLM. Nama : Drs. U. Referensi: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 terdiri dari 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan akhir, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan renja. Dinas Perumahan dan Kawasan Pe rmukiman DPKP DLH11. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai. Pedoman Organisasi Perangkat Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SAMARINDA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan. Perangkat Daerah. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan. 5. Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf (setda dan setDPRD), unsur pelaksana (dinas daerah), dan unsur penunjang. Sekretariat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.